17 Organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli NTT Gelar Aksi di Depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Betawipost – Jakarta, 17 Organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli NTT, kamis siang 26/11/2020 menggelar Aksi di depan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, tampak berbagai organisasipun hadir yang tergabung di dalam Aliansi Peduli NTT diantaranya :
Organisasi Yang tergabung dalam Aliansi Peduli NTT

1. Aliansi Peduli NTT
2. KEMADABAJA (Keluarga besar mahasiswa pemuda Lembata se-jabodetabek)
3. WALHI Pusat (Wahana Lingkungan Hidup)
4. KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria)
5. LINGKARMATA (Lingkar Muda Lembata)
6. JAMAN (Jaringan Kemandirian Nasional )
7. Formadda NTT
8. WALHI NTT
9. PMB NTT (Perkumpulan Mahasiswa Basodara NTT) Pamulang
10. Angkatan Muda Adonara ( AMA ) Jakarta
11. SPARTA JAKARTA (Sentra Perjuangan Rakyat Lembata Jakarta)
12. PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia)
13. KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia)
14. Benteng Merdeka Nusantara (BENTARA)
15. Aman Flobamora (Aliansi Masyarakat Nasional.Flobamora)
16. Kommas Ngada(Komite Masyarakat Ngada)
17. Perhimpunan Satu Darah (PERSADA) Indonesia

Dengan berbagai macam tuntutan pun di orasikan yang diantaranya :

” Hentikan Kapitalisasi dan Privatisasi di Wilayah Taman Nasiinal Komodo dan dilabuan Bajo.
” Cabut inzin Investasi yang telah diberikan kepada PT. Segara Komodo Lesrari, PT. Komodo Wildlife Ecotourism ( Milik david makes sekaligus jetua tim Percepatan Ekowisata Nasional, yang memiliki sejumlah bisnis yang beroperasi dihampir semua taman nasional Indonesia) ,dan PT. Synergindo Niaga Tama.
” Tolak Pemberian Izin Investasi Kepada PT. Flobamora di Taman Nasional Komodo.
” Copot Ibu Siti Nurbaya Bakhar dari jabatannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
” Copot Bapak Wiratno dari jabatannya sebagai Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
” Buka akses untuk masyarakat lokal dikawasan Taman Nasional Komodo agar masyarakat dapat kembali beraktifitas secara normal.
” Hentikan semua cara – cara penggusuran secara halus kepada masyarakat lokal dikawasan Taman Nasional Komodo.

Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) oleh Menteri Lingkungan dan Kehutanan mengabaikan prinsip-prisip konservasi yang teruang dalam UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan,”ucap Koordinator Aksi Marlin Barto

Beliau juga menjelaskan terkait Surat Keputusan Direktur Jendral perlindungan Hutan dan Konservasi alam nomor SK 21/N-SET/2012, yang menyebut Zona Inti Kawasan Taman Nasional Komodo harus dilindungi dari segala bentuk investasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terkesan menutup-nutupi Informasi terkait perhal ,”Kata Marlin

Izin yang telah diberikan kepada perusahaan-perusahan tersebut, pemetaan lahan yang dikelola oleh perusahaan Itu, seberapa besar total keseluruhan luas tanah yang diberikan pada perusahaanperusahaan tersebut. Dengan kata lain, KLHK menutup-nutupi pengkavliingan tanah yang dilakukan oleh perusahanperusahaan tersebut. Aliansi Peduli NTT juga menduga adanya praktek “mafia perizinan” yang di lakukan oleh Menteri dan jajarannya di KLHK.”Pungkasnya. (Dd)