DANGUSKAMLA KOARMADA I : PENERTIBAN AREA LEGO JANGKAR DAN PENANGANAN OIL SPILL DI BATAM DAN KEPULAUAN RIAU

Betawipost – Jakarta,Kemenko Maritim dan Investasi RI menyelenggarakan Focus Group Diacussion (FGD) di Ballroom BP Batam membahas “Penataan Area Lego Jangkar dan Hambatan Investasi di Batam” yang diikuti sejumlah pejabat dari Kementerian dan Lembaga serta stake holder terkait, dibuka oleh Sesmenko Maritim dan Investasi RI Ir. Agung Kuswandono, M.A., yang bertujuan untuk menyelaraskan dan menyinergikan berbagai hambatan yang dihadapi oleh BP Batam untuk memperoleh devisa negara dari sektor kemaritiman, Kamis (12/3/2020).

Narasumber yang dilibatkan antara lain Laksamana (Purn) Prof. DR. Marsetio sebagai Penasehat Ahli Menko Maritim dan Investasi RI, Wakil Kepala BP Batam, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian ESDM dan Danguskamla Koarmada I.

Danguskamla Koarmada I Laksma TNI Yayan Sofiyan, S.T., dalam paparannya menyampaikan materi “Penertiban Area Lego Jangkar dan Penanganan Oil Spill di Batam dan Kepulauan Riau”. Selat Singapura dan Selat Malaka merupakan urat nadi pelayaran dunia saat ini masih sangat rendah memberikan konstribusi devisa bagi Indonesia dibandingkan negara tetangga Malaysia dan Singapura karena sebagian besar aktivitas pelayaran didominasi oleh kedua negara tersebut.

Banyak hambatan untuk menarik kapal-kapal berukuran raksasa agar tertarik melakukan aktivitasnya di Batam dan Kepri guna menghasilkan devisa yang besar dari sektor maritim antara lain jalur pipa gas bawah laut yang terbentang dari Natuna dan dari Jambi melewati Perairan Batam dan Kepri demikian juga jaringan kabel laut akan berisiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran, birokrasi yang rumit dan belum tersedianya akses online yang memudahkan customer darimanapun dan kapanpun harus disiapkan untuk registrasi Shipping Agency bagi armada kapalnya yang akan melalukan kegiatan, pembiayaan yang competitive, terbatasnya logistic support bagi kapal-kapal berukuran besar termasuk depo sirkulasi container, fasilitas pendukung yang masih terbatas serta the one integrated service yang sampai saat ini belum terdukung.

Dalam penertiban area lego jangkar perlu sinkronisasi data area lego yang sampai saat ini masih simpang siur antara pemetaan Kementerian Perhubungan RI dengan Pemprov Kepri yang memberikan hak kepada 18 operator. Aparat penegak hukum di lapangan memerlukan keputusan yang pasti area lego mana yang akan digunakan dan resmi sesuai Keputusan Menteri Perhubungan RI yang selanjutnya dipetakan oleh Pushidrosal TNI AL.

Sejak tahun 2012, Indonesia telah meratifikasi Marpol Anex I-VII. Penanganan oil spill diperlukan sinergitas sesuai kewenangan masing-masing instansi. Pembuangan limbah minyak dari kapal-kapal yang melintas terpantau oleh satelit dilaksanaan diluar perairan Indonesia dan terbawa arus setiap musim utara dan mencemari pantai Kepri. Mengantisipasi hal tersebut, agar aparat penegak hukum di laut dalam pemeriksaan kapal memeriksa kelengkapan diantaranya IOPP (International Oil Polution Prevent) Sertificate, Instalasi pengolah limbah di kapal serta sampel limbah yang dihasilkan kapal. Apabila ada kejanggalan dapat dijadikan sebagai bukti kapal teraebut patut diduga melakukan pencemaran laut. Hal tersebut yang dilakukan negara-negara besar mengantisipasi pencemaran laut. Demikian disampaikan Laksma TNI Yayan Sofiyan, S.T., dalam paparannya.