Gerakan Pemuda Islam Menolak Putusan Pemerintah Terkait Menggelar Pilkada Daerah

Betawipost – Jakarta, Berkaitan dengn atau menunda pelaksanaan pilkada 2020
Pada hari ini rakyat indonesia taat pada arahan pemerintah masyarakat dituntut disiplin oleh pemerintah tapi anehnya pemerintah banyak melakukan pelanggaran mengenai pemilihan kepala daerah seperti pemilihan wakil Gubeenur itu sudah jelas melanggar aturan karena tidak sesuai protokol kesehatan, Ucap Sekjen GPI pada saat acara Konfrensi Pers di jalan menteng no 58.

Sekjen GPI Diko nugroho juga mengatakan terkait pemilihan kepala daerah pemerintah apa bila pilkada ini dijalankan ini jelas tidak sesuai dengan protokol kesehatan dan tidak sesuai dengan undang undang, apakah permainnan ini ada permainan? siapa yang memainkan ?
Apakah Virus Covid ini ada ?
fan Siapa yang bertanggung jawab ketika ada seorang sekda yang wafat karena Covid apakah presiden, apakah KPU RI atau Mendagri,”ucap IKO

Kami organisasi pemuda islam bicara masalah keamanan rakyat siapa yang bertanggung jawab kami meminta agar pemerintah fokus pada urusan Penanganan Covid,”kata Sekjen

Senada Laude Alfan selaku brigadir GPI tegas Kami menolak adanya pemilihan kepala daerah pemerintah selama ini membuat peraturan dia juga yang melanggar kami meminta pertanggung jawaban kepada DPRI RI agar memanggil Presisden Jokowi dodo agar bertangung jawab dan juga kepada memdagri juga ikut pertanggung jawab, kami atas nama GPI menolak dengan adanya pemilihan kepala daerah agar ditunda , kemudian yang lebih bahaya lagi dipaksakannya pemilihan kepala daerah
Dengan tegas mengatakan kami jelas menolak dan jika itu terjadi kami akan mengajak masyarakat untuk menolak kegiatan PILKADA,”imbuhnya

di akhir paparannya Laude Alfan mengatakan, “Tentu kami berharap kepada negara ini agar terciptanya kesejahteraan untuk rakyat, jangan hanya memikirkan diri sendiri, kami sebagai bagian dari masyarakat kami akan melakukan kampanye melalui media sosial terkait penyimpangan Covid, kalau seperti ini kepercayaan rakyat akan hilang kepada pemerintah,sebelum terjadi wabah yang mematikan maka pemerintah harus menghentikan kegiatan pemilihan kepala daerah dan apabila wabah ini sudah selesai silahkan kembali melakukan pemilihan kepala daera”tutup Laude Alfan(dd)