Kepala Bakamla RI menemui 2 Menteri

Betawipost – Jakarta, Jumat 21 Febuari 2020 (Humas Bakamla RI/Indonesian Coast Guard)— Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., melaksanakan pertemuan dengan dua Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi di Jakarta, Jumat (21/2/20).

Dalam pertemuan tersebut Kepala Bakamla RI melaporkan bahwa pada Senin (17/2), telah dipanggil Presiden RI Joko Widodo yang menginstruksikan segera menyelesaikan masalah Omnibus Law dan masalah penegakan hukum di laut bahwa hanya ada satu dalam hal ini adalah Bakamla RI sebagai Indonesian Coast Guard.

Bakamla diharapkan dapat menjalankan fungsi Coast Guard yaitu penjaga keamanan laut (maritime security), penjaga keselamatan laut (maritime safety) dan pertahanan (maritime defence). “Apabila negara dalam keadaan perang, Bakamla RI akan hadir sebagai komponen cadangan pertahanan dibawah TNI AL karena apabila sudah perang semua daya dikerahkan,” jelas Laksdya TNI Aan Kurnia.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi setuju dengan rencana penegakan hukum hanya ada satu pintu yaitu Indonesian Coast Guard yang dalam hal ini adalah Bakamla RI dan sudah instruksi Presiden RI yang sepenuhnya harus didukung.

Turut mendampingi Kepala Bakamla RI, yaitu Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI (Jakstra) Laksda Bakamla Drs. Hariadi. S.H., Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla RI (Inhuker) Laksda Bakamla Dade Ruskandar, S.H.,M.H., Kepala UPH Bakamla RI Laksma Bakamla Parimin Warsito, S.H., dan Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma Bakamla NS Embun