Penasehat KPK TIPIKOR DPW DKI Jakarta : Presiden Jokowi Harus Mau mendengar Aspirasi Rayat Terkait Wacana Penundaan Pilkada

Betawipost – Jakarta,  Jak TW. Tumewan Dewan Penasehat DPW KPK TIPIKOR DKI JAKARTA, juga sebagai  Ketua Umum Relawan Benteng Jokowi (BeJo) menyikapi rumor dan wacana tuntutan agar Pilkada 2020 harus dengan pertimbangan matang. Jak Tw. Tumewan menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk mengukur urgensi Pilkada harus ditunda atau tidak jika ditunda, dengan tujuan demi kebaikan bersama.”ucap Jak padsa Saat diwawancara Pemimpin Redaksi Media bentengindonesia.org jln raya Kalimalang no 5- 5A. Jakarta Timur.

Lanjut Jak, “Jika dalam waktu beberapa  bulan kedepan  ini penyebaran Covid-19 semakin meningkat tajam. Saya menyarankan Pak Jokowi untuk menunda Pilkada. Namun jika penyebaran pandemi Covid-19  dapat dikendalikan atau menurun, silahkan Pilkada 9 September 2020 dilaksanakan,” kata Jak

Ketua DEWAN PENASEHAT DPW KPK TIPIKOR DKI JAKARTA Juga mengatakan bahwa, “Presiden Jokowi juga harus bisa mendengar aspirasi agar mau mendengar aspirasi suara masyarakat tentang wacana penundaan Pilkada. Baik aspirasi dari ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Washliyah, PGI dan Komnas HAM, serta elemen Koalisi Tunda Pilkada 2020.”urainya

“Presiden Jokowi dapat  mengundang mereka ke Istana Negara untuk mendiskusikan  dan mendengar aspirasi mereka (red-ormas dan lainnya).
Jika Pilkada  tidak dapat di tunda lagi, minimal  Pemerintah dapat menjelaskan alasan-alasan rasional ,”terang Jak TW

Ketua Umum Relawan Benteng Jokowi  Jak TW Tumewan berharap” Pemerintah dapat menyerap aspirasi dari ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, sebab kalau diabaikan khawatir  efeknya Covid-19 akan Iebih besar lagi, bagaimanapun menurutnya, kesehatan dan
keselamatan jiwa masyarakat harus juga  diprioritaskan.”ujarnya

Perlu diperhatikan bahwa Para  Paslon kandidat calon kepala daerah dan tim sukses yang terpapar Covid19 di masa pendaftaran Sudah Ada yang terpapar, bahkan Ketua KPU RI Arief Budiman juga positif Covid-19, tentu penyebaran dan kluster baru Covid-19 wajib di waspadai ungkap Papajack.

Dalam hal ini Presiden, Mendagri, KPU dan Bawaslu harus menerapkan aturan protokol kesehatan yang lebih ketat di setiap tahapan Pilkada, mulai dari sosialisasi, kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara, sehingga penyebaran Covid-19 bisa diatasi dan bahkan dikurangi di masa Pilkada.

Jika  Pilkada 2020 tetap dilaksanakan,  harapan sy  harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Termasuk pada saat hari pencoblosan yang cukup memakan waktu yang sangat panjang.dengan tujuan  untuk menghindari kerumunan
masa,”pungkas Jak TW Tumewan.