Pencalekan Oso-Herry Lontung Terancam Diskualifikasi

Betawipost.co.id-Jakarta.Senin sore 13/8 Partai Hanura mengadakan Konfrensi Pers di Gedung slipi tower Jakarta Barat, Terkait tidak patuhnya Menhukam terhadap putusan penetapan PTUN Jakarta.

Menurut Advokat H. Adi Warman, SH, MH, MBA, Partai Hanura melalui suratnya bernomor : 171/AW/VIll/2018, Tertanggal, 13 Agustus 2018, kepada Presiden Joko Widodo, menjelaskan,” Mengenai diterbitkannya Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN1.2563IHK.06N|III2018, Tanggal, 9 Agustus 2018, perihal Pengawasan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta ketidak patuhan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terhadap Hukum (In casu Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT, tertanggal, 19 Maret 2018) dengan dasar Hukum ;
1. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor Register 24/G/2018/PTUN.JKT, tertanggal, 25 Januari 2018) antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) ll Tahun 2018/Penggugat, melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/Tergugat dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai Hanura) tergugat ll lntervensi, oleh Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar ITergugat ll lntervensi, telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT pada Tanggal, 19 Maret 2018 dengan amar:

MENETAPKAN :
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat.
2. Mewajibkan tergugat (Menten‘ Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk menunda pelaksanaan Keputusan Nomor: M.HH-01.AH. 11.01 tahun 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020 ten‘anggal 17 Januan’ 2018
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta untuk memberitahukan berlakunya penetapan ini kepada pihak-pihak yang bersengketa.
4. Menunda pembebanan biaya perkaya yang timbul akibat penetapan ini sampai dengan putusan ahir.
2. Pada Tanggal, 26 Juni 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menguatkan Penetapan Penundaan sebagaimana dengan mengeluarkan Putusan Pokok Perkara Nomor : 24lG/2018/TUN.JKT dengan amar yaitu ; MENGADILI
Kepada Presiden Joko Widodo, H. Adi Warman, SH, MH, MBA, yang juga Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) itu menjelaskan, sifat dari Putusan penetapan Pengadilan tata Usaha Negara berlaku “Asas Erga Omnes”, yang artinya Putusan/Penetapan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta tersebut tidak hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga mengikat bagi siapa saja seperti Presiden Republik Indonesia, beserta para Menterinya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) serta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diseluruh Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) beserta Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi seluruh Indonesia.
Dikatakannya, pada tanggal, 29 Juni 2018 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/Tergugat melaksanakan penundaan pelaksanaan Surat menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.MH01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020; melalui suratnya Nomor : M.HH.AH.11.01-56

Menurut pengacara ,”

tindakan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/tergugat menjadi aneh tapi nyata, karena pada tanggal, 06 Juli 2018 menerbitkan Surat Nomor : M.HH.AH.11.02-58, perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat yang menyatakan mencabut kembali surat Nomor : M.HH.AH.11.01-56 Tanggal, 29 Juni 2018, tanpa ada alasan hukum yang sah, bahkan dapat dikategorikan sebagai melecehkan hukum .

Ditegaskannya oleh H. Adi Warman, SH, MH, MBA, Perbuatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiafTergugat mengakibatkan timbulnya kerugian hakhak Konstitusi para kader Partai Hanura hasil Munaslub ll Tahun 2018, yaitu berupa hilangnya hak-hak politik untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk memilihan umum tahun 2019 dari Partai Hanura yang saat ini terpaksa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif tahun 20198 dari partai Iain.
Dikatakannya Iagi, atas ulah dan tindakan kesewenangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka kembali kemai mengajukan upaya hukum dengan mengirim surat kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 164lAWN||l2018 Tanggal, 9 Juli 2018 Tentang Permohonan teguran resmi terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia /Tergugathembanding untuk melaksanakan Penetapan Pengadilan TUN Jakarta Nomor : 24/G/PTUN.JKT, Tanggal, 19 Maret 2018 yang telah dikuatkan dengan Putusan Okok Perkara tanggal, 26 Jun12018.
Dikatakannya Iagi, dari proses persidangan di Pengadilan TUN Jakarta secara yuridis formal tergugat ll Ontervensi/DPP Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal yang beralamat di City Tower It. 18 Jl. MH Thamrin No. 18 Jakarta Pusat, tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan calon anggota legislatif ke Komsi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU Rl/KUPD Seluruh Indonesia) pada Pemilu Tahun 2019 dan dalam mengajukan laporan sengketa pemilihan umum ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), serta tidak memiliki Legal Standing pula untuk mengusung mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019. Dengan demikian kata Adi Warman yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) itu, maka pengajuan calon anggota legislatif dan mengusung/mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019 yang dilakukan oleh DPP Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal secara yuridis formal CACAT ‘ HUKUM.

Dari rangkaian perbuatan atau tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,harapan tertuju kepada bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo agar mengabulkan permohonan ini. Karena telah cukup bukti bahwa menteri Hukum dan Ham telah banyak melakukan kekeliruan.

Disamping surat Perlindungan Hukum Kepada Presiden Joko Widodo, Advokat H. Adi Warman, SH, MH, MBA juga melayangkan Somasi/Peringatan Hukum kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, H. Bambang Soesatyo, , SE., M.B.A, sehubungan dengan terbitnya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-Rl) Nomor: PW/11522/DPR RINIl/2018, Tertanggal, 09 Juli 2018, perihal penyampaian Putusan Rapat Pimpinan DPR RI Tanggal, 09 Juli 2018, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat.

Melalui Somasi/Peringatan Hukum Advokat Adi Warman SH, MH, MBA menjelaskan pada tanggal, 03 Agustus 2018 Dewan Perwakilan Rakyat RI menerbitkan Surat Nomor : PW. 06539/DPR Rl/lV/2018 Tanggal, 03 April 2018 mengenai penyampaian keptusan Rapat Pimpinan DPR RI Tanggal 02 April 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Fraksi Partai hanura yang menunjukan sikap DPR RI sangat patuh pada Hukum.
Namun Kepatuhan Lemabaga DPR RI terhadap (in casu penetapan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT. tanggal. 26 Juni 2018) hanya berlangsung sampai tanggai 08 Juli Karena tanggal 09 Juli 2018 Ketua DPR RI menandatangam surat nomor PW/11522/DPR RI tertanggal. 09 Juli 2018 yang dItujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat yang Subtansi surat tersebut terlihat adanya standar ganda dan tidak netral serta sangat tidak patuh terhadap (in casu Penetapan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2416/2018/PTUN-JKT. tanggal. 26 Juni 2018), sehingga patut diduga telah terjadi “sesuatu” yang dapat merendahkan nama baik Lembaga parlamen yang kita cintai
Kepada Ketua DPR RI H. Adi Warman meminta untuk menggelar Rapat Pimpinan DPR guna mencabut Kembali surat nomor PW/11522/DPR-Rl tertanggal. 09 Juli 2018 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat dalam waktu 7×24 jam sejak surat Somasi peringatan hukum ini dibuat buat. Dan apa bila Bapak H. Bambang Soesatyo, SE, M.B.A selaku Ketua DPR RI tldak mencahut surat Nomor PW/11522/DPR RlNll/2018 Tanggal 9 Juli 2018. maka dengan sangat menyesal Klien Kami akan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tergugat Ketua DPR RI dan mengadukan persoalan ini ke Mahkamah Kehormatan DPR RI(rn)

Betawipost.co.id-Jakarta.Senin sore 13/8 Partai Hanura mengadakan Konfrensi Pers di Gedung slipi tower Jakarta Barat, Terkait tidak patuhnya Menhukam terhadap putusan penetapan PTUN Jakarta,
Menurut Advokat H. Adi Warman, SH, MH, MBA, Partai Hanura melalui suratnya bernomor : 171/AW/VIll/2018, Tertanggal, 13 Agustus 2018, kepada Presiden Joko Widodo, menjelaskan,” Mengenai diterbitkannya Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN1.2563IHK.06N|III2018, Tanggal, 9 Agustus 2018, perihal Pengawasan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta ketidak patuhan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terhadap Hukum (In casu Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 24lG/2018IPTUN.JKT, tertanggal, 19 Maret 2018) dengan dasar Hukum ;
1. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor Register 24/G/2018/PTUN.JKT, tertanggal, 25 Januari 2018) antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) ll Tahun 2018/Penggugat, melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/Tergugat dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai Hanura) tergugat ll lntervensi, oleh Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar ITergugat ll lntervensi, telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 24lGl2018fTUN.JKT pada Tanggal, 19 Maret 2018 dengan amar:
MENETAPKAN :
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat.
2. Mewajibkan tergugat (Menten‘ Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk menunda pelaksanaan Keputusan Nomor: M.HH-01.AH. 11.01 tahun 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020 ten‘anggal 17 Januan’ 2018
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta untuk memberitahukan berlakunya penetapan ini kepada pihak-pihak yang bersengketa.
4. Menunda pembebanan biaya perkaya yang timbul akibat penetapan ini sampai dengan putusan ahir.
2. Pada Tanggal, 26 Juni 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menguatkan Penetapan Penundaan sebagaimana dengan mengeluarkan Putusan Pokok Perkara Nomor : 24lG/2018/TUN.JKT dengan amar yaitu ; MENGADILI
Kepada Presiden Joko Widodo, H. Adi Warman, SH, MH, MBA, yang juga Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) itu menjelaskan, sifat dari Putusan penetapan Pengadilan tata Usaha Negara berlaku “Asas Erga Omnes”, yang artinya Putusan/Penetapan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta tersebut tidak hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga mengikat bagi siapa saja seperti Presiden Republik Indonesia, beserta para Menterinya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) serta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diseluruh Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) beserta Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi seluruh Indonesia.
Dikatakannya, pada tanggal, 29 Juni 2018 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/Tergugat melaksanakan penundaan pelaksanaan Surat menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.MH01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020; melalui suratnya Nomor : M.HH.AH.11.01-56
Menurutnya, tindakan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/tergugat menjadi aneh tapi nyata, karena pada tanggal, 06 Juli 2018 menerbitkan Surat Nomor : M.HH.AH.11.02-58, perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat yang menyatakan mencabut kembali surat Nomor : M.HH.AH.11.01-56 Tanggal, 29 Juni 2018, tanpa ada alasan hukum yang sah, bahkan dapat dikategorikan sebagai melecehkan hukum .
Ditegaskannya oleh H. Adi Warman, SH, MH, MBA, Perbuatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiafTergugat mengakibatkan timbulnya kerugian hakhak Konstitusi para kader Partai Hanura hasil Munaslub ll Tahun 2018, yaitu berupa hilangnya hak-hak politik untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk memilihan umum tahun 2019 dari Partai Hanura yang saat ini terpaksa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif tahun 20198 dari partai Iain.
Dikatakannya Iagi, atas ulah dan tindakan kesewenangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka kembali kemai mengajukan upaya hukum dengan mengirim surat kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 164lAWN||l2018 Tanggal, 9 Juli 2018 Tentang Permohonan teguran resmi terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia /Tergugathembanding untuk melaksanakan Penetapan Pengadilan TUN Jakarta Nomor : 24/G/PTUN.JKT, Tanggal, 19 Maret 2018 yang telah dikuatkan dengan Putusan Okok Perkara tanggal, 26 Jun12018.
Dikatakannya Iagi, dari proses persidangan di Pengadilan TUN Jakarta secara yuridis formal tergugat ll Ontervensi/DPP Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal yang beralamat di City Tower It. 18 Jl. MH Thamrin No. 18 Jakarta Pusat, tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan calon anggota legislatif ke Komsi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU Rl/KUPD Seluruh Indonesia) pada Pemilu Tahun 2019 dan dalam mengajukan laporan sengketa pemilihan umum ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), serta tidak memiliki Legal Standing pula untuk mengusung mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019. Dengan demikian kata Adi Warman yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) itu, maka pengajuan calon anggota legislatif dan mengusung/mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019 yang dilakukan oleh DPP Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal secara yuridis formal CACAT ‘ HUKUM.

Dari rangkaian perbuatan atau tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,harapan tertuju kepada bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo agar mengabulkan permohonan ini. Karena telah cukup bukti bahwa menteri Hukum dan Ham telah banyak melakukan kekeliruan.

Disamping surat Perlindungan Hukum Kepada Presiden Joko Widodo, Advokat H. Adi Warman, SH, MH, MBA juga melayangkan Somasi/Peringatan Hukum kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, H. Bambang Soesatyo, , SE., M.B.A, sehubungan dengan terbitnya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-Rl) Nomor: PW/11522/DPR RINIl/2018, Tertanggal, 09 Juli 2018, perihal penyampaian Putusan Rapat Pimpinan DPR RI Tanggal, 09 Juli 2018, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat.

Melalui Somasi/Peringatan Hukum Advokat Adi Warman SH, MH, MBA menjelaskan pada tanggal, 03 Agustus 2018 Dewan Perwakilan Rakyat RI menerbitkan Surat Nomor : PW. 06539/DPR Rl/lV/2018 Tanggal, 03 April 2018 mengenai penyampaian keptusan Rapat Pimpinan DPR RI Tanggal 02 April 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Fraksi Partai hanura yang menunjukan sikap DPR RI sangat patuh pada Hukum.
Namun Kepatuhan Lemabaga DPR RI terhadap (in casu penetapan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT. tanggal. 26 Juni 2018) hanya berlangsung sampai tanggai 08 Juli Karena tanggal 09 Juli 2018 Ketua DPR RI menandatangam surat nomor PW/11522/DPR RI tertanggal. 09 Juli 2018 yang dItujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat yang Subtansi surat tersebut terlihat adanya standar ganda dan tidak netral serta sangat tidak patuh terhadap (in casu Penetapan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2416/2018/PTUN-JKT. tanggal. 26 Juni 2018), sehingga patut diduga telah terjadi “sesuatu” yang dapat merendahkan nama baik Lembaga parlamen yang kita cintai
Kepada Ketua DPR RI H. Adi Warman meminta untuk menggelar Rapat Pimpinan DPR guna mencabut Kembali surat nomor PW/11522/DPR-Rl tertanggal. 09 Juli 2018 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat dalam waktu 7×24 jam sejak surat Somasi peringatan hukum ini dibuat buat. Dan apa bila Bapak H. Bambang Soesatyo, SE, M.B.A selaku Ketua DPR RI tldak mencahut surat Nomor PW/11522/DPR RlNll/2018 Tanggal 9 Juli 2018. maka dengan sangat menyesal Klien Kami akan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tergugat Ketua DPR RI dan mengadukan persoalan ini ke Mahkamah Kehormatan DPR RI