Pengamat: Masyarakat diBuat Bingung Dengan Kebijakan Larangan Mudik

Jakarta,Betawipost.co.id : Penyebaran virus corona di Indonesia yang sampai saat ini masih berada di tingkat yang mengkhawatirkan membuat Pemerintah harus bertindak cepat. Berbagai kebijakan taktis harus dibuat. Hal ini mengingat pemerintah sampai saat ini tidak memilih opsi lock down. Pemerintah justru memilih opsi physical distancing atau menjaga jarak fisik.

Salah satu kebijakan yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah adalah tentang aturan pelarangan mudik lebaran.

Seperti diketahui, mudik dianggap sebagai salah satu kegiatan yang punya potensi besar terhadap penyebaran virus corona.

Wacana kebijakan pelarangan mudik ini menjadi sangat penting mengingat lebaran tahun ini jatuh pada tanggal 23-24 Mei, yang mana itu masih masuk dalam masa darurat corona yang oleh Pemerintah baru akan habis pada tanggal 29 Mei mendatang, itu juga kalau tidak diperpanjang.

Menanggapi hal itu, Pengamat Sosial dan Sejarah, Rudi Darmawanto, menilai justru sikap gamang pemerintah pusat lah yang menjadi persoalan publik hari ini. Sebab, menurut Rudy, sesungguhnya beban publik saat ini sudah dipenuhi oleh kecamuk hebohnya wabah corona hingga beban ekonomi yang sedang ditanggungnya.
“Karena itulah, janganlah warga diperlihatkan kehebohan sikap gampang di internal pemerintah, sebab dampaknya akan merembet pada bermacam kebijakan daerah yang saling kontraproduktif.” terangnya kepada redaksi betawipost di Jakarta, Sabtu (4/4/2020).
Menurut dia, hal ini semestinya tidak perlu terjadi jika pihak pemerintah pusat konsisten berpijak dan melangkah komprehensif dengan kebijakan yang telah dipilih.
“Mestinya konsisten saja disitu. Termasuk bijak mensikapi soal pilihan warganya yang hendak mudik”, tegasnya.
Jika berbicara soal mudik, Rudy mengungkapkan, faktanya gelombang awal warga perantauan pulang kampung sudah berlangsung sejak pemerintah mulai mengimbau pembatasan aktivitas ekonomi hingga penutupan sekolah siswa secara nasional. Apalagi prediksi kondisi pembatasan sudah sejak awal diumumkan yang memungkinkan hingga mencapai 3 bulan .
Keinginan warga mudik tahun ini pasti  berlebaran di kampung halaman seperti biasanya. Warga mudik  khawatir, pasrah dengan kondisi pekerjaannya .
Dari kenyataan ini, kata Rudy mudik justru bisa menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Artinya, warga pekerja pendatang yang memenuhi kota perlahan dikondisikan di kampung halamannya.
“Bukankah pemerintah sendiri gencar mensosialisasikan tagar Di rumah saja (#DirumahAja),” terangnya.
Namun begitu, dia menyadari bahwa langkah ini harus diikuti pula dengan sejumlah mekanisme (SOP) yang ketat. Pemerintah pusat dan pemda setempat tentunya harus melakukan tahapan berlapis dan perlakuan tertentu di tiap lapis sehingga pemudik siap sehat tiba di kampung halaman atau pun di rumah keluarganya.
“Dari sini mudik bersama justru harus dihidupkan kembali, secara bertahap dan efektif, sehingga semua tahap pemeriksaan warga optimal, baik saat berangkat hingga dikantong-kantong penurunan warga yang mudik. Termasuk mekanisme ini bisa menjadi tahapan screening bagi warga yang terdeteksi, baik yang dalam status PDP bahkan yang telah positif.tutupnya.(Redaksi)