PERNYATAAN SIKAP DPP PERSADHA NUSANTARA TERKAIT DEMO ANARKIS DAN HASIL PEMILU 2019

Betawipost.co.id-Jakarta, Mencermati dan memperhatikan dinamika sosial politik di Masyarakat terkait Hasil Pilpres, baik secara Politik, Hukum maupun Sosial Masyarakat, khususnya terkait dengan maraknya HOAX dimasyarakat dan Demo Anarkis beberapa hari lalu. Organisasi Persadha Nusantara menilai semua pihak harus instropeksi dan mengedepankan perdamaian dan persatuan.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Persadha Nusantara Gede Pasek Suardika, SH., MH didampingi Sekjen D. Sures Kumar, S.Ag., M.Si saat ditemui, Jumat (25/05/2019).

“Perlu pemahaman bersama diantara kita semua, khususnya para elit Politik. Sepahit apapun kompetisi politik yang terjadi di lapangan, sistem sudah disiapkan, ada jalur konstitusional yang merupakan representasi para elit yang hari ini ikut berkompetisi di segala lini baik Pileg, Pilpres maupun pemilihan DPD RI,” kata Gede Pasek.

Menurutnya, bersama kita lanjutkan pertandingan di ruang yang telah disediakan, di Mahkamah Konstitusi (MK) dan semua pemilih menonton bersama, memberi penilaian bersama, membantu apa yang sekiranya perlu dibantu untuk melancarkan semua proses.

“Tidak perlu dan tidak tepat menyampaikan protes dengan anarkis dan brutal sampai jatuh korban serta merusak fasilitas umum dan fasilitas pribadi, karena ruang Demokrasi yang disediahkan oleh Undang – Undang, akan berubah menjadi ruang pelanggaran Hukum, hal tersebut sangat merugikan, baik diri sendiri, masyarakat umum, serta merugikan sistem Demokrasi itu sendiri,” urainya.

Mencermati hal tersebut kata Gede Pasek, maka DPP PERSADHA NUSANTARA mendukung upaya dan langkah pemerintah dalam mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta berharap kepada semua pihak.

“Indonesia dibangun atas dasar PANCASILA, dengan Ke-Bhinnekaan bangsa Indonesia, yang berbeda Suku, Kelompok, Golongan, Agama,perbedaan pandangan politik dan hal ini sudah final mengikat bangsa Indonesia dari semua lapisan masyarakat untuk dengan sungguh – sungguh merealisasikan PANCASILA, Bhinneka Tunggal Ika, UUD NRI 1945, NKRI dan menjadikannya sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Selanjutnya, Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi Hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga semua masalah yang ada harus diselesaikan secara hukum.

“Pemerintah harus tegas dalam merespon dinamika yang ada dalam bingkai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD NRI 1945 dan NKRI dan aparat harus bertindak tegas merespon upaya – upaya yang dapat membahayakan Negara, NKRI dan Kepala Negara, khususnya upaya merusak Demokrasi dan perbuatan anarkis lainnya,” katanya.

Menurutnya, dia menghimbau semua pihak, khususnya para Tokoh Politik dan pengguna Media Sosial, agar ikut meredam potensi konflik dan tidak bertindak provokatif SARA yang bisa mengakibatkan konflik sosial masyarakat.

“Kami meminta kepada MK agar menyiarkan secara langsung di TV dan Radio Nasional agar rakyat bisa mengikuti dari rumah atau tempat kerja masing – masing sehingga tidak perlu harus datang ke MK, dan semua pihak menerima hasil putusan MK,” pungkasnya. (Gus,dd)