Ribuan Masa Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa Menggelar Aksi Terkait Permen ESDM No. 11 tahun 2019 Agar Segera di cabut

Betawipost – Jakarta, Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa kembali menggelar unjuk rasa mendatangi kementrian ESDM dan Kemenko Maritim dan Investasi pada Kamis siang (19/12). Sedikitnya 1000 mahasiswa dan masa pemuda yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa tersebut menuntut pemerintah untuk segera mencabut Permen ESDM No. 11 tahun 2019 terkait pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah yang dianggap telah merugikan penambang lokal dan negara secara keseluruhan.

Dalam aksinya Dony Manurung selakuk coordinator aksi mengatakan,” meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut Permen ESDM No 11 Tahun 2011 terkait pelarangan ekspor Biji Nikel yang telah merugikan penambang Lokal dan juga sangat sangat merugikan negara dan ini harus segera dihentikan dan juga selain membuat penambang lokal “berteriak”, kebijakan ini juga berpotensi besar melanggengkan praktek kartel/mafia dalam proses tata niaga nikel di Indonesia,” ucap doni dalam orasinya
Beliau juga mengatakan,” Pelarangan ekspor bijih nikel ini diperkirakan akan membuat 26 smelter nasional yang sedang dalam proses pembangunan akan terlantar dan tidak dapat beroperasi, karena hingga saat ini pemerintah seperti menutup mata tidak bisa berbuat apa apa,” tambah doni

Dari sisi lain Doni Manurung juga menjelaskan,” berdasarkan Permen ESDM No. 11 tahun 2019 salah satau isinya itu melarang ekspor bijih nikel kadar rendah, yakni dibawah 1.7%, sedangkan 26 smelter lokal yang sedang dibangun saat ini hanya berharap dapat mengumpulkan anggaran dari hasil penjualan nikel kadar rendah tersebut, kalau sekarang dilarang mau dikemanakan nasib pengusaha lokal kita? Pemerintah suruh olah sendiri, tapi pemerintah sendiri sampai saat ini belum terlihat perhatiannya terhadap nasib penambang dan smelter local,” ujar Doni

Dony juga menaruh kecurigaan besar mengenai permainan kadar bijih nikel oleh smelter Virtue Dragon dan Tsingshan melalui surveyornya PT. Intertek menurutnya, “Banyak laporan di lapangan bahwa ada permainan pengaturan kadar bijih nikel oleh dua smelter asing dari Tiongkok ini, banyak yang mengeluhkan bahwa kebanyakan penambang yang menjual bijih nikelnya kepada dua smelter asing ini sering kali ditolak dengan alasan kadar nikelnya tidak memenuhi standar, padahal awalnya para penambang sudah mengukur kadarnya dan dinyatakan memenuhi syarat tapi ketika melewati lab surveyor PT. Intertek yang dipakai oleh Virtue Dragon dan Tsingshan kadarnya malah menjadi rendah, makanya disini kita menuntut agar pemerintah segera mencabut izin smelter dan surveyor asing yang mempermainkan penambang lokal kita”tegas Dony

Dony Manurung selaku Koordinator Koalisi Aksi Mahasiswa berharap ,”saya berharap kiranya agar pemerintah jangan hanya peduli dengan investor asing, tapi pengusaha lokal yang sedang berjuang membangun smelter juga harus segera di perhatikan dan juga diselamatkan.”

 

Presidium Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa Rahmat Pakaya menambahkan,” menyoroti perihal “harga kesepakatan” yang dikeluarkan oleh kepala BKPM Bahlil Lahadalia, menurutnya harga yang diklaim sebagai harga kesepakatan antara BKPM dan para pengusaha nikel tersebut secara terang-terangan menabrak aturan “Pemerintah padahal sudah mengeluarkan peraturan soal harga patokan mineral (HPM) bijih nikel yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 85, kok ini ada bikin-bikin harga baru lagi? Permainan apa lagi ini?”pungkas Rahmat.(dd)