Sidang Kasus Lince Linawati dugaan Pidana Penggelapan Memasuki Babak Kedua 

Betawipost – Jakarta ,Kasus sidang dugaan pidana Penggelapan yang dilakukan oleh saudari Lince Linawati, kembali dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tangerang pada Rabu siang (15/07/2020) dengan agenda Eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa, Zainal Effendi, Arman Suparman, dan Mohamad Fajar. kemudian Lince Linawati didakwa pasal 372 KUHP dengan acaman hukuman penjara selama empat tahun atas gugatan Dahliyanti yang diketahui sebagai rekan Lince dalam bisnis bersama.

Dalam pembacaan eksepsi tersebut, Kuasa Hukum menjelaskan dalam persidangan ada sejumlah kejanggalan atas dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) , Dian Eka Lestari pada persidangan sebelumnya. Ada tiga poin eksepsi yang dibacakan, salah satunya tentang gugatan banding perdata Lince Linawati yang belum berkekuatan hukum tetap (incraht), “ucap Fajar kuasa hukum
Lanjut fajar.” kami kuasa hukum mengacu pada peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 1956, Pasal 1. Dalam eksepsi yang kami sampaikan perkara pidana ini tidak bisa dijalankan, dikarenakan harus menunggu incraht dari perkara perdatanya, ” terangnya

“ Kemudian dalam putusan perkara perdata di tanggal 15 Juni 2020, Lince dinyatakan telah melakukan wanprestasi dengan putusan hukuman mengembalikan uang kepada Dahliyanti selaku penggugat sebesar Rp. 3.001.585.000. Atas putusan tersebut, Lince mengajukan banding hanya berselang satu hari sejak keluarnya hasil putusan perkara perdata dan terkait poin kedua dinilai sangat Fatal oleh tim kuasa hukum yakni menyoal tidak diberikannya tanggal, bulan dan tahun dalam penyusunannya. “Bagi kami ini sangat fatal karena menyangkut hukum acara yang merujuk pada Pasal 143 KUHAP, yang mana dakwaan itu harus jelas penetapan waktunya, ” kata Fajar.

Dalam hal ini kami selaku kuasa hukum berharap agar Majelis Hakim bisa mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan, oleh sebab itu sudah sepatutnya apabila majelis hakim yang terhormat menangguhkan proses perkara pidana terdakwa lince linawati sampai ada putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan terdakwa Lince Linawati lepas dari segala tuntutan hukum,karena telah diatur pula dalam peraturan Makamah Agung No 1 tahun 1956 pasal 1 yang menyebutkan : “ Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.’ Jelas kuasa hukum(dd)