Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa lima mahasiswa dalam rangkaian kunjungan kerja ke wilayah Indonesia timur pada 18 sampai 21 Juni 2026. Perjalanan tersebut mencakup Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan dengan agenda utama memeriksa pelaksanaan sejumlah program pemerintah.
Keikutsertaan mahasiswa menjadi bagian yang paling banyak dibicarakan. Biasanya, rombongan kunjungan kerja pejabat negara diisi oleh menteri, pejabat daerah, staf kepresidenan, aparat keamanan, dan tenaga ahli. Kali ini, lima mahasiswa mendapat kesempatan berada di dalam rombongan dan menyaksikan langsung pelaksanaan program di lapangan.
Gibran menyatakan mahasiswa perlu mengetahui keadaan sebenarnya agar kritik dan usulan tidak hanya dibangun dari informasi jarak jauh. Pemerintah juga ingin menerima masukan dari kelompok kampus yang selama ini dikenal aktif menilai kebijakan publik.
Lima Mahasiswa Berasal dari Kampus Berbeda
Lima mahasiswa yang mengikuti perjalanan berasal dari Universitas Pelita Harapan, Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia, Universitas Jenderal Soedirman, dan Institut Seni Budaya Indonesia. Pemilihan peserta dari kampus berbeda memberi warna tersendiri karena mereka memiliki latar pendidikan dan lingkungan akademik yang tidak sama.
Keberadaan mereka diharapkan menghadirkan sudut pandang mahasiswa ketika rombongan meninjau sekolah, kegiatan pangan, koperasi, perkebunan, rumah sakit, dan fasilitas kebudayaan. Mahasiswa tidak hanya hadir dalam acara resmi, tetapi juga mengikuti peninjauan lapangan dan pertemuan dengan masyarakat.
Berawal dari Dialog di Istana Wakil Presiden
Sebelum perjalanan berlangsung, Gibran menerima 15 perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden pada 15 Juni 2026. Pertemuan itu membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa, termasuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dan pengelolaan program pemerintah di daerah.
Dalam dialog tersebut, Gibran mengakui masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Pemerintah menyatakan terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara damai dan disertai usulan yang dapat diperiksa.
Ajakan mengikuti kunjungan kerja kemudian menjadi tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Lima mahasiswa dipilih untuk melihat keadaan lapangan secara langsung bersama rombongan Wakil Presiden.
Mahasiswa Diharapkan Tidak Hanya Menjadi Tamu
Kehadiran mahasiswa akan kehilangan nilai apabila mereka hanya berdiri dalam barisan penyambutan, mengikuti sesi foto, lalu pulang tanpa ruang memberikan penilaian. Karena itu, peran mereka seharusnya ditempatkan sebagai pengamat yang dapat bertanya dan mencatat temuan.
Mereka perlu diberi kesempatan berbicara dengan penerima program, petugas pelaksana, guru, orang tua murid, tenaga kesehatan, petani, pengelola koperasi, serta pemerintah daerah. Percakapan langsung dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas dibanding penjelasan dalam paparan resmi.
“Mahasiswa seharusnya tidak dibawa untuk menguatkan citra kunjungan, tetapi untuk menyampaikan penilaian yang jujur meski isinya tidak selalu menyenangkan pemerintah.”
Perjalanan Dimulai dari Ende
Agenda pertama rombongan berlangsung di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Gibran meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 1 Ndona serta berdialog dengan wali murid dan masyarakat di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko.
Kunjungan itu berlangsung ketika sekolah memasuki masa libur. Pemerintah menyebut masa jeda sebagai waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan MBG, mulai dari pengadaan bahan, kebersihan dapur, mutu makanan, sampai pengawasan anggaran.
Tata Kelola MBG Menjadi Perhatian Utama
Program Makan Bergizi Gratis menjangkau jumlah penerima yang sangat besar dan melibatkan rantai kerja panjang. Bahan makanan harus dibeli, disimpan, dimasak, dikemas, lalu dikirim ke sekolah sesuai jadwal.
Kesalahan pada satu tahap dapat memengaruhi kualitas makanan yang diterima anak. Pengawasan karena itu tidak cukup hanya dilakukan ketika makanan sudah berada di sekolah. Pemeriksaan juga perlu mencakup pemasok, dapur, tenaga pengolah, pengangkutan, serta pencatatan pengeluaran.
Mahasiswa yang ikut dalam rombongan dapat mengamati apakah penjelasan pemerintah sesuai dengan keadaan di lokasi. Mereka juga dapat menanyakan keluhan wali murid dan petugas sekolah yang menjalankan program setiap hari.
Wilayah Tertinggal Memerlukan Pola Berbeda
Pelaksanaan MBG di kota besar tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan daerah kepulauan, pegunungan, atau desa yang sulit dijangkau. Jarak distribusi lebih panjang, pilihan pemasok terbatas, dan fasilitas penyimpanan belum selalu tersedia.
Pemerintah perlu memberi keluwesan kepada daerah tanpa mengurangi standar keamanan pangan. Bahan lokal seperti ikan, telur, jagung, umbi, sayur, dan buah dapat digunakan sesuai ketersediaan.
Masukan mahasiswa dibutuhkan untuk melihat apakah kebijakan pusat sudah cukup memberi ruang bagi keadaan setiap wilayah. Pengalaman lapangan dapat membantu mereka menyusun kritik yang lebih terarah ketika kembali ke kampus.
Koperasi Desa Ikut Diperiksa
Selain MBG, perjalanan tersebut juga diarahkan untuk melihat persiapan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih. Program ini dirancang sebagai sarana memperkuat kegiatan ekonomi desa, distribusi kebutuhan pokok, dan pemasaran produk masyarakat.
Koperasi dapat membantu warga apabila dikelola secara terbuka dan profesional. Namun, pembentukan dalam jumlah besar juga membawa risiko apabila pengurus tidak siap, modal tidak jelas, atau kegiatan usaha hanya berjalan untuk memenuhi target administratif.
Koperasi Tidak Boleh Berhenti pada Papan Nama
Mahasiswa perlu melihat apakah koperasi memiliki kegiatan nyata, anggota aktif, pembukuan, tempat usaha, serta rencana pendapatan. Koperasi yang hanya dibentuk melalui dokumen akan sulit bertahan setelah acara peresmian selesai.
Pengurus juga membutuhkan pelatihan mengenai pencatatan keuangan, pengadaan barang, pemasaran, dan pembagian hasil. Pemerintah daerah perlu memastikan jabatan pengurus tidak hanya diberikan kepada orang yang dekat dengan pejabat desa.
Keterbukaan data menjadi bagian penting. Anggota harus mengetahui jumlah modal, sumber barang, biaya operasional, utang, dan hasil usaha yang diperoleh.
Hubungan dengan Petani dan Pelaku Usaha Lokal
Koperasi desa dapat menjadi pembeli hasil pertanian, pengelola gudang, penyedia pupuk, atau penghubung dengan pasar yang lebih besar. Peran tersebut akan membantu petani apabila harga dan tata cara pembelian ditetapkan secara adil.
Di wilayah Papua, koperasi juga dapat menghubungkan produk lokal seperti kakao, sagu, kopi, ikan, kerajinan, dan hasil hutan bukan kayu dengan pembeli di luar daerah.
Mahasiswa dapat menilai apakah kegiatan koperasi benar benar memberi ruang kepada masyarakat adat dan pelaku usaha setempat. Pertanyaan ini penting karena pembangunan ekonomi tidak seharusnya membuat warga hanya menjadi penonton.
Agenda Papua Barat Menyentuh Perkebunan Kakao
Di Manokwari Selatan, Gibran meninjau perkebunan kakao yang dikelola PT Ebier Suth Cokran dan koperasi masyarakat. Ia turut menanam bibit kakao bersama petani, pemerintah daerah, serta perwakilan mahasiswa.
Program rehabilitasi kebun kakao di wilayah tersebut mencakup sekitar 2.000 hektare lahan. Sebanyak 1.800 hektare dialokasikan kepada petani, sedangkan sekitar 200 hektare dikelola koperasi.
Kakao Memberi Peluang Penghasilan bagi Warga
Papua Barat memiliki lahan dan kondisi alam yang mendukung pengembangan kakao. Tanaman ini dapat menjadi sumber pendapatan apabila produktivitas, mutu biji, dan akses pasar berhasil diperbaiki.
Persoalan petani tidak berhenti pada penanaman. Mereka membutuhkan bibit unggul, pendampingan, alat fermentasi, tempat pengeringan, akses jalan, dan pembeli yang memberikan harga layak.
Kunjungan pejabat perlu diikuti pengawasan setelah bibit ditanam. Pemerintah harus memastikan petani tetap mendapat bantuan ketika menghadapi hama, tanaman mati, atau kesulitan menjual hasil panen.
Tenaga Kerja Orang Asli Papua Perlu Diperkuat
Sebagian besar pekerja di perusahaan pengolahan kakao tersebut berasal dari masyarakat adat Papua. Mereka terlibat dalam pembibitan, budidaya, panen, pengolahan, dan pengendalian mutu.
Keterlibatan itu penting karena kegiatan perkebunan harus memberi penghasilan dan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Warga tidak boleh hanya menyerahkan tanah tanpa memperoleh posisi yang kuat dalam kegiatan usaha.
Mahasiswa yang mengikuti kunjungan dapat memeriksa bagaimana pembagian pekerjaan, tingkat upah, kepemilikan lahan, dan hubungan antara koperasi dengan perusahaan. Hal tersebut memberi pemahaman lebih utuh mengenai pengelolaan sumber daya di Papua.
Pesparawi Menampilkan Wajah Kebudayaan Papua
Rangkaian di Papua Barat juga mencakup Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional di Manokwari. Acara tersebut mempertemukan peserta dari berbagai daerah dalam kegiatan keagamaan dan kebudayaan.
Kehadiran rombongan mahasiswa pada kegiatan ini memperlihatkan bahwa kunjungan tidak hanya berisi pemeriksaan program ekonomi. Mereka juga melihat peran gereja, seni, musik, dan komunitas dalam kehidupan masyarakat Papua.
Seni Menjadi Ruang Pertemuan
Paduan suara memiliki kedudukan kuat dalam kehidupan gereja di Papua. Kegiatan tersebut tidak hanya menampilkan kemampuan bernyanyi, tetapi juga membangun pertemuan antarwilayah dan antargenerasi.
Mahasiswa dari Institut Seni Budaya Indonesia memiliki kesempatan melihat bagaimana seni berkembang bersama kehidupan sosial dan keagamaan. Pengamatan semacam ini dapat memperluas pembahasan mengenai pembangunan yang sering terlalu berpusat pada jalan, gedung, dan angka anggaran.
Pelestarian budaya membutuhkan tempat latihan, pendidikan seni, dokumentasi, serta dukungan bagi seniman lokal. Pemerintah dapat membantu tanpa mengambil alih arah kebudayaan masyarakat.
Asmat Menjadi Agenda Penting di Papua Selatan
Pada hari terakhir, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Sejumlah fasilitas yang masuk agenda antara lain Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, Sekolah Lapang Sagu, RSUD Agats, serta Gereja Katedral Salib Suci.
Asmat memiliki kondisi geografis yang berbeda dari banyak wilayah Indonesia. Perjalanan antarkampung mengandalkan sungai, sementara biaya pengangkutan barang dan pembangunan fasilitas relatif tinggi.
Museum Asmat Menjaga Pengetahuan Lokal
Museum Asmat menyimpan karya ukir, benda budaya, dan catatan kehidupan masyarakat. Tempat ini dapat berfungsi sebagai pusat pendidikan sekaligus ruang diplomasi kebudayaan Indonesia.
Pengelolaan museum perlu melibatkan seniman, tokoh adat, peneliti, dan generasi muda Asmat. Koleksi tidak boleh dipisahkan dari penjelasan mengenai asal, pembuat, fungsi, dan nilai yang dipercayai masyarakat.
Mahasiswa dapat melihat bahwa pembangunan Papua juga berkaitan dengan perlindungan pengetahuan lokal. Gedung baru tidak cukup apabila isi dan pengelolaannya tidak memberi tempat utama kepada masyarakat pemilik budaya.
Sagu Berkaitan dengan Pangan dan Penghasilan
Sekolah Lapang Sagu menjadi agenda yang relevan karena sagu merupakan sumber pangan penting di Papua. Tanaman ini telah digunakan masyarakat selama banyak generasi dan sesuai dengan keadaan lingkungan setempat.
Penguatan sagu dapat mencakup budidaya, pengolahan, kemasan, kebersihan produksi, dan pemasaran. Produk turunan juga dapat dikembangkan tanpa menghilangkan fungsi sagu sebagai pangan masyarakat.
Mahasiswa dapat membandingkan perhatian pemerintah terhadap pangan lokal dengan kebijakan pangan nasional yang selama ini sangat berpusat pada beras. Pengalaman tersebut dapat membuka pembahasan akademik yang lebih luas setelah perjalanan selesai.
Pelayanan Kesehatan Masih Menjadi Tantangan
Peninjauan RSUD Agats memberi kesempatan kepada rombongan melihat pelayanan kesehatan di daerah dengan akses transportasi sulit. Rumah sakit harus melayani warga dari kampung yang tersebar dan sebagian membutuhkan perjalanan panjang melalui sungai.
Ketersediaan gedung belum otomatis menjamin pelayanan berjalan baik. Rumah sakit membutuhkan dokter, perawat, obat, laboratorium, alat pemeriksaan, listrik, air bersih, dan transportasi rujukan.
Tenaga Medis Harus Bertahan di Daerah
Salah satu persoalan besar pelayanan kesehatan di Papua adalah keberlanjutan tenaga medis. Dokter dan tenaga kesehatan dapat ditempatkan melalui program pemerintah, tetapi mempertahankan mereka memerlukan tempat tinggal, keamanan, fasilitas kerja, dan dukungan keluarga.
Mahasiswa perlu melihat persoalan ini dari sisi petugas dan pasien. Warga mungkin harus menunggu lama karena jumlah tenaga terbatas, sementara petugas bekerja dengan peralatan dan pasokan yang tidak selalu lengkap.
Catatan dari kunjungan semestinya menyebut kebutuhan rinci, bukan hanya menyatakan rumah sakit telah dikunjungi. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengetahui apa yang harus dikirim, diperbaiki, atau ditambah.
Pelibatan Mahasiswa Memunculkan Pertanyaan Representasi
Keputusan mengajak mahasiswa mendapat tanggapan positif karena membuka ruang baru antara pemerintah dan kampus. Namun, muncul pula pertanyaan mengenai cara memilih peserta serta posisi mereka selama kunjungan.
Lima mahasiswa tentu tidak dapat dianggap mewakili seluruh mahasiswa Indonesia. Mereka juga tidak otomatis membawa mandat resmi dari setiap kampus kecuali terdapat penugasan yang jelas.
Mekanisme Pemilihan Perlu Dijelaskan
Pemerintah perlu menerangkan alasan pemilihan lima mahasiswa tersebut. Informasi mengenai latar organisasi, bidang studi, masukan yang pernah mereka sampaikan, serta tugas selama perjalanan akan membantu publik memahami tujuan kegiatan.
Penjelasan semacam itu juga menghindari anggapan bahwa peserta hanya dipilih karena dekat dengan pihak tertentu. Keterbukaan membuat program serupa dapat dikembangkan dengan peserta yang lebih luas pada kunjungan berikutnya.
Kampus di Papua juga seharusnya memperoleh ruang besar. Mahasiswa lokal memiliki pengalaman langsung mengenai pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, dan ekonomi di wilayahnya.
Mahasiswa Papua Tidak Boleh Hanya Menjadi Penonton
Mengajak mahasiswa dari luar Papua merupakan langkah menarik, tetapi dialog perlu melibatkan mahasiswa yang belajar dan tinggal di Tanah Papua. Mereka memahami persoalan sehari hari yang mungkin tidak terlihat dalam kunjungan singkat.
Pertemuan dengan organisasi mahasiswa, kampus lokal, pemuda adat, serta komunitas perempuan dapat memberi gambaran lebih lengkap. Kritik dari mahasiswa Papua juga harus diterima tanpa langsung dianggap sebagai penolakan terhadap pemerintah.
“Kunjungan akan lebih bernilai apabila suara mahasiswa dari luar dan dari Papua ditempatkan sejajar, lalu seluruh masukan dibuka kepada masyarakat.”
Perjalanan Tidak Boleh Berakhir sebagai Kegiatan Seremonial
Kunjungan pejabat sering menghasilkan dokumentasi besar, sambutan, dan pernyataan. Ujian sebenarnya muncul setelah rombongan kembali ke Jakarta.
Mahasiswa perlu diberi kesempatan menyusun catatan secara bebas. Laporan tersebut sebaiknya memuat temuan positif, kekurangan, keluhan warga, serta rekomendasi yang dapat diperiksa.
Laporan Mahasiswa Layak Dibuka
Publik perlu mengetahui apa yang dilihat dan dinilai oleh lima mahasiswa. Apakah menu MBG sudah sesuai kebutuhan anak, apakah koperasi benar benar berjalan, apakah petani kakao mendapat harga layak, serta apakah rumah sakit memiliki tenaga cukup.
Laporan terbuka akan menunjukkan bahwa mahasiswa tidak sekadar menjadi bagian dari rombongan protokoler. Pemerintah juga dapat menjelaskan masukan mana yang diterima dan tindakan apa yang akan dilakukan.
Kampus asal peserta dapat mengadakan forum setelah perjalanan. Mahasiswa lain dapat menguji temuan, memberi kritik, dan mengembangkan penelitian berdasarkan persoalan yang ditemukan.
Tindak Lanjut Harus Memiliki Batas Waktu
Setiap persoalan yang ditemukan perlu memiliki penanggung jawab. Perbaikan dapur MBG, tambahan alat rumah sakit, dukungan pengering kakao, atau penguatan sekolah lapang tidak boleh berhenti sebagai janji lisan.
Pemerintah dapat menerbitkan daftar pekerjaan beserta lembaga pelaksana dan jadwal pemeriksaan ulang. Mahasiswa yang ikut dalam rombongan juga dapat dilibatkan untuk memantau perkembangannya.
Cara tersebut membuat hubungan pemerintah dan mahasiswa tidak berhenti setelah pesawat kembali ke Jakarta. Kunjungan ke Papua dapat berubah menjadi proses pengawasan yang terus berjalan melalui data, laporan, serta komunikasi terbuka dengan masyarakat yang ditemui selama perjalanan.
